blog Rencana Strategis


 BAB I – PENDAHULUAN


 


1.1. KONDISI UMUM 


 


Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping merupakan lingkungan Peradilan Umum  di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.


Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang  dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis


Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.


1.2.POTENSI DAN PERMASALAHAN


A.   Kekuatan (Strength)


Kekuatan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1.  Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah propinsi Sumatera Barat dan kabupaten Pasaman

2.  Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pasaman

3.  Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

4.  Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping selaku Pengadilan Tingkat Pertama

 

B.   Kelemahan (Weaknesa)


Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dirinci dalam beberpa aspek:


1. Aspek  Proses Peradilan

·      Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh  masyarakat

·     Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping


2. Aspek  Sumber Daya Aparatur Peradilan

·      Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan

·      Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan  di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping


3. Aspek  Pengawasan dan Pembinaan

·      Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja

·      Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi


4. Aspek  Tertib administrasi dan manajemen peradilan

·      Belum ada sistem manajemen perkara berbasis  teknologi informasi


5. Aspek  Sarana dan Prasarana

·     Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan


 


C.   Peluang (Opportunities)


Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :


1. Aspek  Proses Peradilan

·   Adanya website Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara


2. Aspek  Sumber Daya Aparatur Peradilan

·      Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja

·    Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Padang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia


3. Aspek  Pengawasan dan Pembinaan

·   Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang


4. Aspek  Tertib administrasi dan manajemen peradilan

·      Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang


5. Aspek  Sarana dan Prasarana

·   Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berupa internet, website Pengadilan www.pn-lubuksikaping.go.id


 


D.   Tantangan yang dihadapi (Threats) (disesuaikan dengan situasi dan kondisi satker Saudara)


Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.


1. Aspek  Proses Peradilan

·         Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan


2. Aspek  Sumber Daya Aparatur Peradilan

·   Personil di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping


3. Aspek  Pengawasan dan Pembinaan

·         Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan


4. Aspek  Tertib administrasi dan manajemen peradilan

·     Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Padang membutuhkan waktu lebih lama


5. Aspek  Sarana dan Prasarana

·    Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan


 


 


BAB II – VISI, MISI, TUJUAN



2.1. VISI 


Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2016 – 2020 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem  kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.


Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional  yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengedalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.


Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping