Mekanisme Gugatan Sederhana
Agar Warga Negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
Sistim Informasi Penelusuran Perkara
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
Sistim Informasi Pengawasan
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS) adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.
Pos Bantuan Hukum
Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POS BANTUAN HUKUM
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Merupakan bentuk peningkatan pelayanan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang akan di dapatkan oleh pencari keadilan, memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas
DIPA Petikan
Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) PN Lubuk SIkaping
Predikat yang diberikan kepada Satker yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
Upaya PN Lubuk Sikaping Dalam Menghadapi COVID 19
Berikut Merupakan Upaya-Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Dalam Hal Mengahadapi Wabah Virus COvid-19
Portal Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
Portal Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping merupakan kumpulan informasi mengenai Pelayanan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, baik itu tautan link sistem maupun Media Sosial yang dimiliki.
Rapat IKAHI PN Lubuk Sikaping
Rabu, 14 April 2021 - Rapat IKAHIBulan April, rapat IKAHI dipimpin oleh Wakil Ketua PN Lubuk Sikapin...
Pengawasan Dari Pengadilan Tinggi Padang
Kamis, 01 April 2021 - Pengawasan Pengadilan Tinggi PadangPengawasan dan Pembinaan rutin dari Pengad...
Rapat Bulanan Maret PN Lubuk Sikaping
Selasa, 23 Maret 2021 - Rapat Bulanan MaretSetiap bulan, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II m...
Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Profile Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II
PTSP Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
Statisti Website
 | Visitor Online | 1 |
 | Hits | 368034 |
| Today | 0 |
 | Yesterday | 0 |
 | This week | 0 |
 | This month | 0 |
 | All days | 91249 |