Mekanisme Gugatan Sederhana
Agar Warga Negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
Sistim Informasi Penelusuran Perkara
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Batang
Sistim Informasi Pengawasan
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS) adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.
Pos Bantuan Hukum
Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POS BANTUAN HUKUM
Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
kantor pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
Polri Tangani 45 Ribu Kasus Narkoba Selama 2016
Direktur Direktorat Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Daniyanto mengatakan kepolisian telah m...
Ketua MA Mengeluh Indonesia Kekurangan 4.858 Hakim
Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali mengeluhkan krisis ketersediaan hakim di Indonesia yang belum k...
Anggota DPR Curiga Bea Cukai Tutupi Penyelundupan KTP Palsu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy curiga Direktorat Jendral Bea dan Cukai menutupi informasi ...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
Statisti Website
 | Visitor Online | 1 |
 | Hits | 34527 |
| Today | 7 |
 | Yesterday | 97 |
 | This week | 308 |
 | This month | 3537 |
 | All days | 23953 |