Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat & Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi 2021
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) = 3.96 / 99.07% Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)= 3.99 / 99.83%
Portal Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
Portal Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping merupakan kumpulan informasi mengenai Pelayanan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, baik itu tautan link sistem maupun Media Sosial yang dimiliki.
Upaya PN Lubuk Sikaping Dalam Menghadapi COVID 19
Berikut Merupakan Upaya-Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Dalam Hal Mengahadapi Wabah Virus COvid-19
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) PN Lubuk SIkaping
Predikat yang diberikan kepada Satker yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Merupakan bentuk peningkatan pelayanan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang akan di dapatkan oleh pencari keadilan, memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas
Persiapan Penyusunan dan Pendampingan RKA-KL Alokasi Aggaran TA 2022
Kamis,16 September 2021Persiapan Penyusunan dan Pendampingan RKA-KL Alokasi Aggaran TA 2022 dilaksan...
Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
Senin, 13 September 2021 - Sosialisasi PERDA Kab. PasamanSosialisasi Peraturan Daeran Kabupaten Pasa...
Kegiatan Jalan Santai
Jumat, 10 September 2021 - Jalan SantaiAgar kebugaran tetap terjaga, keluarga besar Pengadilan Neger...
Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Profile Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II
PTSP Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
Statisti Website
 | Visitors Online | 3 |
 | Hits | 450575 |
| Today | 0 |
 | Yesterday | 0 |
 | This week | 0 |
 | This month | 0 |
 | All days | 91249 |