Arsip Berita
Alamat Pengadilan
Alamat Pengadilan Negeri Lubuk SikapingJl. Jenderal Sudirman No.64, Kel. Pauah, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. PasamanSumatera Barat 26311, IndonesiaMaps : https://goo.gl/maps/BchPkWbEZQ4ouTGt6/
Alamat
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.64, Kelurahan Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26311, Indonesia Telp : (0753) 20008 Fax : (0753) 20163. E-mail : pnlbsikaping@gmail.com Website : http://www.pn-lubuksikaping.go.id ...
Jam Kerja
JAM KERJA PN LUBUK SIKAPINGBerdasarkan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008, Jam Kerja yang berlaku pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sebagai berikut :=SURAT EDARAN Nomor 3 Tahun 2023TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1444 HIJRIAH DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA,Jam Kerja yang berlaku pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, se...
Prosedur Permohonan Informasi
Prosedur Permohonan InformasiA. Umum. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari: prosedur biasa; danprosedur khusus Prosedur Biasa digunakan dalam hal: Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;Informasi yang diminta bervolume besar;Informasi yang diminta belum tersedia; atauInformasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang haru...
Prosedur Mediasi
ALUR MEDIASIPengertian Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima...
Mekanisme Gugatan Sederhana
KETENTUAN UMUM Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Perma No.2 Tahun 2015 Tentang cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang dimaksud dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederh...
Pengaduan Layanan Publik
Pengaduan Layanan Publik Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009, berikut dijelaskan tentang Syarat dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan Disampaikan secara Tertulis Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh Pelapor;Pelapor dianjurkan untuk menggunakan formulir kh...
Peraturan dan Kebijakan
Peraturan dan Kebijakan Digantinya SEMA 10/2010 dengan Perma 1/2014 membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sejumlah hal. Misalnya dalam hal mekanisme pemberian layanan pembebasan biaya perkara atau bisa disebut dengan perkara prodeo. Mengacu kepada SEMA 10/2010, masyarakat yang ingin berperkara secara prodeo pertama-tama harus mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa, lurah, atau pejabat yang setingkat ...
Pengawasan
PengawasanPengawasan terhadap penyelenggara Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri;Ketua Pengadilan Negeri bertanggung jawab dalam pelaksanaan Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu secara efektif dan transparan sesuai azas tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2014.Panitera Pengadilan Negeri membuat buku register khusus untuk mengontrol pelaksana...
Posbakum
POSBAKUM Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi , advis hukum atau pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. ...
Biaya
BiayaBerdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan...
Prosedur
Prosedur Persyaratan untuk mendapatkan layanan dari Posbakum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping :Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/wali Nagari/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atauSurat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miski (Ras...
Tata Tertib di Pengadilan
TATA TERTIB DI PENGADILAN A. TATA TERTIB UMUM Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki Gedung Pengadilan: Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim.emua oran...
Rencana Strategis
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping1. Rencana Strategis 2016 download2. Rencana Strategis 2017 download3. Rencana Strategis 2018 download 4. Rencana Strategis 2019 download 5. Rencana Strategis 2020 download 6. Rencana Strategis 2021 download7. Rencana Strategis 2022 download8. Rencana Strategis 2023 download
Statisti Website
 | Visitors Online | 12 |
 | Hits | 1452664 |
| Today | 530 |
 | Yesterday | 987 |
 | This week | 2962 |
 | This month | 5002 |
 | All days | 277628 |